MALANGTODAY.NET – Proses lelang pengadaan barang dan jasa lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang diduga sarat ‘permainan’.
Hal itu diungkapkan Malang Corruption Watch (MCW) dalam audensi di DPRD Kabupaten Malang, Selasa (5/6). MCW mengindikasikan ada kontrakor yang sengaja ‘dimenangkan’ untuk menggarap sejumlah proyek di lingkungan Pemkab Malang.
Baca Juga: 5 Muslimah Cantik dan Terkaya di Dunia! Dua Diantaranya Tetangga Indonesia!
Koordinator MCW, Fahruddin mengatakan, persoalan tersebut terus berulang setiap tahunnya, MCW menilai tidak ada maksud baik dari Pemkab Malang untuk membenahi. MCW juga meminta agar Pemkab Malang bisa lebih transparan dalam hal lelang pengadaan barang dan jasa.
“Persoalan ini harus segera diselesaikan. Banyak kontraktor ini yang cemas, karena proses pelelangan barang dan jasa hanya bisa diikuti kontraktor tertentu saja, yang memiliki kedekatan dengan pihak terkait. Pengadaan barang dan jasa ini juga menjadi sektor yang paling banyak potensi untuk korupsi,” ujar Fahruddin.
Dengan latar belakang problematika itu, MCW mendorong agar DPRD Kabupaten Malang turut berpartisipasi melakukan pengawasan. MCW meminta kepada DPRD agar dibentuk Pansus.
“Kami berharap, Dewan bisa menelusuri ini. Kami mendorong agar DPRD membentuk Pansus untuk menyelidiki permasalahan ini. Agar masalah ini tidak muncul kembali kedepan, yang utama soal transparasi,” tegasnya.
Senada dengan Fahruddin, Divisi Korupsi dan Politik M Afif Mukhlisin menuturkan, indikasi monopoli pengadaan barang dan jasa itu memang berasal dari kontraktor-kontraktor tertentu.
“Ada indikasi monopoli, hanya mengutamakan kedekatan, tapi tidak mengutamakan kualitas barang atau penyedia jasa. Sampai sekarang di LPSE Kabupaten Malang itu tidak ada daftar hitam, kontraktor bermasalah seakan tidak diperhatikan,” terang Afif.
Baca Juga: Putri Bos Hotel Montana Dilaporkan Ibu Mantan Kekasihnya
Menanggapi dorong MCW untuk pembentukan Pansus itu, Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Malang, Darmadi menjelaskan, untuk mengarah pada pembentukan Pansus harus melalui berbagai macam pertimbangan.
“Kami tidak bisa hanya dari dugaan atau data yang minim sekali, kalau hal seperti itu maka tidak mudah. Tapi kami akan coba untuk laporan ke pimpinan hasil audensi ini dulu. Dengan temuan MCW ini akan kita rapatkan internal dulu, juga kita akan panggil SKPD terkait. Ya nanti walaupun tanpa Pansus, semoga masalah ini bisa selesai,” kata Darmadi.
Reporter: Dhimas Fikri
Editor : Endra Kurniawan
The post Dugaan Monopoli Proyek, MCW Dorong DPRD Bentuk Pansus appeared first on MalangTODAY.
https://ift.tt/2xJxJbf
0 comments:
Post a Comment