E-Budgeting, Tak 100 Persen Mampu Tekan Angka Korupsi

MALANGTODAY.NET – E-budgeting, tak 100 persen mampu tekan angka korupsi. Karena besar kemungkinan, masih ada celah yang rawan dimanfaatkan untuk praktik yang merugikan negara itu.

Meski begitu, Ketua IAI Komda Malang Raya sekaligus Kaprodi S2 Akuntansi Universitas Negeri Malang, Dr. Puji Handayati, S.E, M.M, AK.CA.CMA.CIBA.CSRA mengatakan, e-budgeting yang mengarah pada transparansi itu diharap tetap mampu memininalisir tindak pidana korupsi.

Utamanya di kalangan pemerintah daerah, yang memang sangat rawan korupsi. Baik dikarenakan penyelewengan atau memang sebuah kesalahan dalam melakukan penghitungan akibat kurangnya pendampingan dari tim audit atau sejenisnya.

“Karena pengelolaan keuangan daerah itu harus melewati tiga proses dasar. Mulai dari perencanaan, proses penganggaran, dan output atau hasil yang disepakati. Setelah disetujui dewan dan ada kesepakatan, maka hasilnya itu dipublikasikan kepada masyarakat melalui e-budgeting,” katanya pada MalangTODAY.net belum lama ini.

Terobosan baru yang dikalukan berbagai pemerintah daerah, termasuk yang saat ini masih direncanakan Pemerintah Kota Malang itu menurutnya memang perlu diapresiasi. Namun pemerintah dan masyarakat juga harus menyadari, bahwa pemicu korupsi ada banyak.

Salah satunya, lanjut Puji, adalah mahalnya biaya demokrasi di Indonesia. Sudah bukan rahasia lagi, bahwa sistem demokrasi yang mahal itu telah membelenggu seorang pemimpin untuk tergiur melakukan tindakan yang merugikan negara dan masyarakat.

“Untuk menjadi Kepala Desa saja, dana yang digelontorkan untuk Pilkades bisa sampai Rp 1 Miliar, sangat mahal sekali demokrasi kita ini,” tambahnya.

Dana besar itu menurutnya bukanlah isapan jempol belaka. Karena dari hasil wawancara yang dilakukan tim IAI, sebanyak 7.500 Kepala Desa di Jatim mengaku, rata-rata menghabiskan dana antara Rp 750 Juta sampai Rp 1 Miliar dalam ajang Pilkades.

Sementara untuk Pilkada di Kabupaten dan Kota, setidaknya masing-masing calon membutuhkan dana antara Rp 30 Miliar sampai Rp 50 Miliar. Tentu jumlah yang sangat fantastis sekali jika dibanding dengan penghasilan pokok yang didapat setelah mereka menjabat sebagai pemimpin daerah.

“Sehingga itu mendorong mereka untuk melakukan korupsi, sebagai upaya mengendalikan modal,” terang perempuam berhijab itu.

Ketika mencuatnya kasus korupsi dan tidak diimbangi dengan kesadaran masyarakat, menurutnya upaya mencegah korupsi hanya akan sia-sia saja. Karena dibutuhkan juga kesadaran dari masyarakat ketika melakukan proses demokrasi.

“Semua pihak harus memiliki mesadaran arti dari demokrasi. Jangan ketika Pilkada memilih calon yang ngasih duit,” tegas Puji.

Ketika kebiasaan buruk itu tidak ada, lanjutnya, maka para calon dan partai politik tidak harus memberi mahar yang mahal dan besar untuk sebuah proses pemilihan. Sehingga, sistem demokrasi pun berjalan dengan baik dan tidak ada lagi praktik menggerogoti kekayaan daerah yang dilakukan seorang pemimpin.

E-budgeting ini sendiri sekarang sudah banyak dimanfaatkan oleh beberapa kota besar. Salah satunya pemerintah Kota Surabaya dan dirasa memiliki keberhasilan. Sehingga, belum lama ini Pemerintah Kota Malang pun berupaya untuk mengambil sikap yang sama untuk menerapkan penganggaran berbasis online itu.

“Tahun ini memang belum, tapi kami usahakan agar tahun depan sudah e-budgeting,” terang Walikota Malang, M. Anton baru-baru ini.

The post E-Budgeting, Tak 100 Persen Mampu Tekan Angka Korupsi appeared first on MalangTODAY.

http://ift.tt/2wNYyJP