DPR Nilai Program KUR Belum Tepat Sasaran

MALANGTODAY.NET – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menilai, penyaluran KUR masih belum optinal. Pasalnya, pemerintah cenderung membidik target nominal penyaluran KUR secara umum saja. Sehingga, DPR pun meminta, agar program tersebut  lebih berani dalam membidik target, dan tidaknhanya terpusat pada sektor tertentu.

Dilansir dari CNN, Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi Golongan Karya (Golkar) Sarmuji, menyebutkan, ketika penyaluran KUR memiliki target, maka dipastikan akan lebih optimal. Sebab dengan memiliki target yang berdasarkan sektor usaha, maka evaluasi terhadap realisasi penyaluran KUR akan lebih mudah diukur.

“Sehingga, ketika ada sektor yang masih minim tergaet KUR akan lebih mudah diatasi pemerintah,” paparnya.

Menurutnya, setiap sektor ekonomi berhak untuk mendapat suntikan kredit tersebut. Tapi kenyataannya, dalam realisasi KUR tahun lalu, penyaluran lebih didominasi oleh sektor perdagangan, yakni sebesar 62,8 persen atau Rp 59,28 triliun dari total realisasi penyaluran KUR.

Sementara sektor lainnya, lanjutnya, hanya mendapat porsi yang tak banyak. Dicontohkannua untuk sektor perikanan yang hanya mendapat jatah KUR sekitar 1,3 persen atau sebesar Rp 1,22 dari total realisasi penyaluran KUR di tahun lalu sebesar Rp 94,4 triliun. Kemudian sektor pertanian, perburuhan, dan kehutanan yang hanya menikmati 2,6 persen atau Rp 2,45 triliun saja.

“Jika tidak ada target per sektor, maka bank cenderung lebih membiayai perdagangan,” tambahnya.

Sementara itu, Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi Nasional Demokrat Johnny G. Plate menambahkan, saat ini penyaluran KUR masih terpusat di Pulau Jawa. Sehingga, pemerintah harus mampu memperluasnya ke masyarakat di luar Jawa.

“56 persen penyaluran KUR masih berpusat di Jawa,” katanya.

Menanggapi itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menyebutkan, pemerintah saat ini tengah fokus meningkatkan suntikan KUR bagi sektor pertanian dan perikanan. Namun, pemerintah memang tidak spesifik membidik target tiap sektor.

“Untuk produksi yang sekarang 22,7 persen untuk pertanian, perburuhan, kehutanan, perikanan, dan industri 22,6 persen. Sekarang, 2017 kita mau 40 persen,” kata Darmin seperti dikutip CNN.

Darmin menyebutkan, sektor pertanian memang kurang memiliki daya tarik bagi perbankan. Sebab, berdasarkan perhitungan memang memiliki resiko yang lebih tinggi, sementara perbankan cenderung menghindarinya.

“Untuk kenapa berpusat di Jawa, karena selama ini memang 54 persen sumber ketimpangan ada di Pulau Jawa. Sehingga tidak salah apabila 56 persen penyaluran KUR masih berpusat di Jawa,” tutup pria berkacamata ini.

The post DPR Nilai Program KUR Belum Tepat Sasaran appeared first on MalangTODAY.

http://ift.tt/2ksrRrF