MALANGTODAY.NET – Semenjak adanya moratorium terhadap Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) pada 2015 lalu, beberapa daerah di Indonesia memilih mempekerjakan tenaga kontrak.
Langkah ini tetap diambil, meskipun ada peraturan yang melarang perekrutan tersebut. Alasannya, karena masing-masing SKPD membutuhkan tenaga tambahan yang sifatnya mendesak.
Beberapa SKPD Kota Malang pun memilih perekrutan sistem kontrak ini. Awal 2017, tercatat lebih dari 200 tenaga kontrak baru yang berada dilingkungan kerja pemerintah Kota Malang.
Kabid Mutasi Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Malang, Muhamad Arief Wibisono mengatakan, perekrutan yang dilakukan tersebut atas kebijakan dari masing-masing SKPD.
http://ift.tt/2lf5Ssx
0 comments:
Post a Comment