
MALANGTODAY.NET – Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Malang Raya menolak PP nomer 60 tahun 2016 yang dikeluarkan Pemerintahan Joko Widodo. Mereka menganggap aturan itu sangat tidak pro rakyat.
Oleh mahasiswa kebijakan tersebut dinilai semakin memberatkan masyarakat, terutama kalangan menengah kebawah. Apalagi kebijakan itu tidak diiringi dengan kenaikan UMK.
Perwakilan BEM dari Universitas Merdeka, Larian Hidayat, mengatakan, jika kebijakan menaikkan beberapa harga termasuk Bahan Bakar Minyak (BBM), pengurusan administrasi kendaraan termasuk STNK dan BPKB serta kenaikan tarif listrik dirasa sangat memberatkan masyarakat.
“Saya atas nama pribadi dan mewakili BEM Unmer sangat tidak sepakat dengan kenaikan harga tersebut, karena ini sangat membebani masyarakat kecil,” kata Larian.
Selain kebijakan tersebut tidak pro rakyat, kenaikan harga yang dilakukan secara bersamaan semakin membuat rakyat mulai resah. Pasalnya, kenaikan harga BBM bisa menyebabkan ongkos produksi naik dan nantinya akan berimbas kepada kenaikan harga lainnya. “Kami jelas menuntut agar kebijakan itu dievaluasi atau ditinjau ulang oleh pemerintah,” tuturnya.
Terpisah, Presiden Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Fais Mirwan juga menolak keras kebijakan itu. “Kenaikan harga selalu menjadi indikator untuk menguatkan pendapatan negara, tapi pemerintah hanya bisa menguras pendapatan masyarakat menengah kebawah,” kata Presiden Mahasiswa UMM, Fais Mirwan.
Ia berharap Presiden Jokowi mengkaji ulang kebijakan tersebut, karena berdampak dengan kenaikan harga-harga pokok yang lain.
Sama halnya, Presiden BEM Politeknik Negeri Malang, Gilang Rizal Afdholy juga menolak kebijakan tersebut. Bahkan, hari ini ia dan rombongan bertolak ke Surabaya untuk melakukan aksi demo. Ia bersama rombongan dari BEM UB berangkat dari Malang menuju ke Surabaya dengan menggunakan bus dan beberapa motor. Sesampainya di sana mereka akan bergabung dengan BEM kampus lainnya. Aksi itu merupakan bentuk protes terhadap kebijakan pemerintah yang tidak pro rakyat.
“Kalo saya pribadi saya sangat mendukung aksi kali ini, karena memang isu yang dibawa dan telah dikaji bersama BEM se Jatim dirasa sangat tidak pro dengan rakyat”, ujar Gilang.
Gilang melanjutkan, aksi yang sudah dilakukan berjalan dengan lancar dan mendapatkan respon yang baik dari pemerintah.
“Alhamdulillah respon dari pemerintah daerah, baik dari Wagub dan beberapa perwakilan ketua komisi DPRD Provinsi Jatim cukup baik dan mendukung untuk menampung aspirasi dan mengaspirasikannya ke pemerintah pusat”, timpal Gilang
Gilang beraharap dengan aksi ini menjadi peringatan keras kepada pemerintah pusat maupun daerah bahwa negara ini tidak baik-baik saja. “Harapan saya adalah aksi hari ini benar-benar menjadi peringatan keras bahwa negara Indonesia sedang tidak serta yang jelas kita akan tetap mengawal apa yg telah kita perjuangkan sampai kebijakan2 yg dibuat pemerintah benar2 pro dengan rakyat”, ujarnya.
The post BEM Malang Raya Ikut Protes Kebijakan Jokowi-JK appeared first on MalangTODAY.
http://ift.tt/2jbrjsP
0 comments:
Post a Comment