
MALANGTODAY.NET – Wakil Wali Kota Malang, Sutiaji menegaskan, tolok ukur maju dan tidaknya Kota Malang sangat tergantung pada indeks perekonomian. Artinya, pemerintah tidak boleh hanya tergantung dengan yang namanya anggaran pendapatan belanja daerah (APBD).
Menurutnya, dalam peraturan pemerintah yang terbaru, proporsi APBD mulai diubah. Di mana yang sebelumnya diproyeksikan 60 persen untuk belanja langsung dan 40 persen untuk belanja tidak langsung. Sementara saat ini, proyeksinya memang diubah menjadi 53 persen untuk belanja langsung, dan 47 persen belanja tidak langsung.
“Menurut hemat saya itu sudah proporsional, tapi kami memang membutuhkan pendapat dari masyarakat untuk mengoreksinya,” terang pria berkacamata ini kepada Media beberapa saat lalu.
Menurut Sutiaji, dibandingkan dengan daerah atau kota tetangga, proyeksi pengangguran yang telah ditetapkan itu sudah sesuai. Pemerintah Provinsi Jawa Timur pun, sebelumnya telah melakukan koreksi dengan memotong anggaran perjalanan dinas sebesar Rp 21 Miliar.
“Tugas kita bersama sekarang, memantau, bener nggak 53 persen itu sudah tepat sasaran, karena di dalamnya secara tidak langsung juga ada keperluan belanja tak langsung,” paparnya.
Sementara untuk belanja tidak langsung, dengan proyeksi sebesar 47 persen, lanjut Sutiaji, di dalamnya terdapat anggaran untuk masyarakat. Salah satunya dalam bentuk hibah, yang memang diperuntukkan bagi kepentingan warga.
Tak hanya itu, dia juga menyampaikan untuk terus melakukan transparansi kepada masyarakat. Salah satunya melalui program e-budgeting yang ditargetkan launching tahun ini. Sehingga, masyarakat dapat dengan mudah memantau serta mengakses setiap kegiatan pemerintah dalam menyerap dana APBD maupun APBN.
The post Sutiaji: ‘Pemkot Tak Boleh Tergantung Pada APBD’ appeared first on MalangTODAY.
http://ift.tt/2k6K7WO
0 comments:
Post a Comment