Sederet Kritik DPRD Kota Malang Untuk Pemerintah Kota

Pipit Anggraeni

MALANGTODAY.NET – Sederet kritik dilontarkan DPRD Kota Malang untuk pemerintah kota atas kinerja yang dilaksanakan dalam kurun waktu 2017. Setiap fraksi pun meminta, agar program yang akan dijalankan pada periode 2018 dapat mencerminkan pembangunan yang menyangkut hajat hidup orang banyak.

Anggota DPRD Kota Malang fraksi Gerindra, Salamet, ketika membacakan pendapat akhir fraksi terkait Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Malang tahun anggaran 2018 menyampaikan, ada beberapa catatan penting yang harus menjadi pedoman bagi pemerintah dalam pembangunan ke depan.

Terutama berkaitan dengan masalah pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat yang saat ini dinilai masih belum maksimal. Pria berkacamata itu pun meminta, agar anggaran yang telah disetujui untuk program tahun depan itu lebih diprioritaskan untuk kepentingan masyarakat.

“Setelah adanya perubahan anggaran, maka kesejahteraan masyarakat harus diutamakan ketimbang belanja,” katanya.

Sementara itu, fraksi Hanura – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) lebih menyoroti beragam kegiatan yang selama ini dilaksanakan oleh setiap organisasi perangkat daerah (OPD), yang dinilai kurang efisien dalam menggunakan anggaran. Lantaran setiap kegiatan yang dibuat, seperti pelatihan sering kali menggunakan fasilitas hotel.

“Untuk efisiensi, hendaknya kegiatan yang dilakukan OPD dilakukan dengan menggunakan gedung sendiri, bukan lagi hotel,” terang Sugiarto.

Tak hanya itu, berbagai fraksi pun terus mendorong agar pemerintah lebih memaksimalkan potensi yang dimiliki. Diantaramya dalam bidang pariwisata, pajak, hingga retribusi parkir.

Masing-masing OPD diminta untuk melakukan kajian khusus untuk dapat meningkatkan target dari yang telah disampaikan sebelumnya.

Pasalnya, selama ini Pemerintah Kota Malang masih belum memaksimalkan potensi tersebut. Padahal, sederet potensi itu dinilai mampu menaikan pendapatan lebih berkali lipat dibanding yang selama ini disampaikan dalam target.

“Penerapan e-parkir atau parkir terintegrasi perlu diimplementasikan sebagai master plan pembangunan Kota Malang kedepannya, terutama untuk meningkatkan retribusi parkir dan mengatasi masalah kemacetan,” tutup anggota DPRD Kota Malang fraksi Nasdem, M. Fadli.

Menanggapi itu, Wakil Wali Kota Malang, Sutiaji menyampaikan jika setiap saran yang disampaikan oleh anggota dewan akan menjadi perhatian khusus. Sehingga, setiap OPD akan melaksanakan saran tersebut sesuai dengan yang diharapkan.

“Kami perhatikan setiap saran yang telah disampaikan oleh anggota dewan,” terang pria berkacamata itu. (Pit/Ans)

The post Sederet Kritik DPRD Kota Malang Untuk Pemerintah Kota appeared first on MalangTODAY.

http://ift.tt/2iWVYc4