Panen Mahar Partai dari Elit Politik Berduit

Endra Kurniawan

MALANGTODAY.NET– Sebentar lagi, rakyat Indonesia akan merayakan pesta demokrasi di 171 daerah dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serantak 2018. Namun, berbeda dengan Pilkada-pilkada sebelumnya, kali ini ajang panggung demokrasi harus dicederai isu mahar yang membelit para elit politik.

Kasus pertama yang mencuat ialah La Nyalla Mattalitti. Dirinya mengaku telah dimintai uang sebesar 200 miliar rupiah oleh Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto demi kelancaran dalam proses pencalonan dirinya di Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jawa Timur tahun 2018.

Sebelum diminta uang sebesar 200 miliar, La Nyalla mengaku pada tanggal 9 Desember 2017 lalu diminta untuk mempersiapkan uang sekitar 48 miliar untuk keperluan saksi di Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang berjumlah 68.000.

Atas permintaan uang yang tak sedikit itu La Nyalla mengaku kecewa. Bahkan pemimpin partai berlambang kepala burung garuda, Prabowo sempat meminta uang sebesar 200 miliar kepada La Nyalla demi mengeluarkan rekomendasi untuk maju diajang pesta demokrasi lima tahunan itu.

Belum surut permasalahan yang dihadapi La Nyalla, publik kembali dikejutkan dengan kasus serupa di Cirebon dan Kalimantan Tengah.

Di Cirebon ada pasangan Brigjen (Pol) Siswandi-Euis Fetty Fatayati yang mengaku diminta mahar politik bernilai miliaran rupiah untuk mendapatkan rekomendasi dari DPD PKS Kota Cirebon untuk maju dalam Pilkada Cirebon tahun 2018.

Kasus ketiga yang menimpa pasangan Jhon Krisli-Maryono. Jhon Krisli secara blak-blakan menyebutkan dua partai politik yang semula dipastikan akan mengusung dirinya bersama Maryono, namun berbalik arah memberikan dukungan kepada bakal calon lain di detik-detik terakhir. Padahal semua proses tahapan dari DPC, DPD sampai DPP diikuti. Tentu saja dengan kejadian yang menimpa dirinya dan Maryono, dia merasa dizalimi oleh partai.

Terlepas dari tiga kasus diatas, mahar sebagai stigma partai politik menjadi berjasa dalam mengusung paslon. Paslon intern dari partai selalu tidak menarik karena bicara mahar adalah tabu tetapi Paslon extern (diluar partai) menarik untuk dibahas dalam ‘perbincangan warung kopi”.Pertengkaran dan ketidakpuasan diantara partai hingga paslon mulai terlihat dimana mana. Ketidak puasan muncul hanya satu ‘uang’

Pemilihan kepala daerah baik gubernur maupun bupati atau wali kota merupakan ajang demokrasi yang suci. Dimana para calon wakil rakyat berlomba dalam hal kebaikan untuk memperjuangkan suara-suara masyarakat yang rela memilihnya.

Jika boleh dikatakan mahar politik atau sebutan lain bisa dibilang penting tidak penting. Toh bagaimana pun semua aktivitas yang dilakukan manusia membutuhkan uang, termasuk dalam lingkaran Pilkada. Namun menjadikan uang sebagai tolak ukur juga bukan suatu hal yang dibenarkan.

Bagaimana pun para wakil rakyat yang terpilih akan mewakili rakyat dalam memimpin suatu daerah. Bukan untuk mencari keuntungan pribadi dengan cara yang licik, yakni korupsi. Seberapa pun uang yang dikeluarkan dalam ajang tersebut sebaiknya para calon legowo dalam menyikapi hal itu, mereka harus berfokus untuk mensejahterakan rakyat bukan malah mensejahterakan diri pribadi maupun golongannya (partai).

The post Panen Mahar Partai dari Elit Politik Berduit appeared first on MalangTODAY.

http://ift.tt/2DmbZVh