MALANGTODAY.NET – Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) memang terus digalakkan oleh pemerintah melalui Bank Indonesia (BI). Meski tahun depan seluruh transaksi non tunai dengan menggunakan e-money, nyatanya sampai sekarang masih ada permasalahan yang dihadapi berbagai wilayah di Indonesia terkait kebijakan tersebut.
Belum tersedianya infrastruktur yang memadai merupakan salah satu permasalahannya. Beberapa wilayah Indonesia bagian timur pun mengeluhkan masih minimnya transaksi perbankan, terlebih yang memanfaatkan transaksi non tunai .
Padahal, berbagai bantuan yang awalnya tunai kini sudah diwacanakan untuk memanfaatkan skema bantuan non tunai. Sebagain besar kalangan pun khawatir, pemanfaatan program yang diharapkan dapat lebih meningkatkan efektivitas itu akan menjadi halangan.
Sementara di Pulau Jawa sendiri, saat ini pemberian bantuan non tunai sudah mulai bergerak dengan baik. Salah satunya untuk Program Keluarga Harapan (PKH) misalnya, yang memang sudah disalurkan secara non tunai, dengan memanfaatkan kerjasama bersama perbankan yang dipilih.
Di Jawa Timur, tahun 2018 ditargetkan ada 538 penerima baru, dan khusus Malang akan disalurkan kepada 1.800 orang. Sementara secara keseluruhan, pemerintah menargetkan 10 juta penerima bantuan PKH dari yang sebelumnya enam juta. Seluruhnya menggunakan skema penyaluran bantuan non tunai.
Skema penyaluran bantuan non tunai itu memang sudah digelontorkan sebagai upaya untuk memasyarakatkan gerakan nasional non tunai. Selain itu juga digadang-gadang mampu memangkas praktik korupsi dalam proses penyaluran bantuan.
Skema non tunai untuk berbagai wilayah perkotaan besar atau daerah yang mudah dijangkau mungkin memang tak banyak dipermasalahkan. Karena sudah tersedia fasilitas dan infrastruktur yang memadai. Bahkan saat ini, masyarakat yang awalnya awam dengan rekening bank dan anjungan tunai mandiri (ATM) pun sudah mulai mengenalnya.
Lantas yang menjadi pertanyaan sekarang, bagaimana dengan daerah yang belum terjangkau? Karena belum semua kalangan masyarakat yang mengenal dunia perbankan.
Menanggapi itu, Direktur Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran BI, Pungky P Wibowo menyampaikan, BI saat ini terus mendorong stakeholder terkait untuk meningkatkan infrastruktur dan fasilitas perbankan. Utamanya dalam pemanfaatan uang elektronik, yang memang diharapkan dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat.
“Kami selalu mendorong agar tercipta keseimbangan di sana,” terangnya belum lama ini.
Upaya pemanfaatan transaksi non tunai itu menurut Pungky memang harus dan akan terus didorong. Karena BI menilai, skema non tunai tersebut jauh lebih efektif dan tidak memakan biaya yang besar, dibanding harus mencetak uang yang memang membutuhkan biaya sangat besar.
“Biaya untuk pengadaan uang kertas ataupun logam sangatlah besar, sehingga jauh lebih efektif jika memanfaatkan e-money,” tambahnya.
Dengan e-money, lanjutnya, kerusakan uang sangatlah minim. Karema perpindahan uang hanya dilakukan secara elektronik dan nominal saja. Sehingga, biaya pengadaan uang untuk mengganti uang yang rusak dapat ditekan lagi.
Selain itu, dia juga menilai berbagai aktivitas ekonomi akan lebih efektif dengan adanya sistem e-money. Di berbagai negara maju, termasuk yang ada di Asia sendiri, sudah banyak negara yang menggunakan transaksi uang elektronik tersebut. Dimana setiap tahunnya jumlah transaksi tersebut terus mengalami peningkatan.
“Tapi bukan berarti transaksi tunai akan dihentikan, masih akan berjalan,” paparnya.
Sementara itu, Pengamat Kebijakan Publik Agus Pambagio menilai, gerakan non tunai tersebut sangat mendukung kepentingan konsumen. Karena ada banyak manfaat yang bisa dirasakan secara langsung. Salah satunya berkaitan dengan sistem pengembalian uang saat belanja.
“Kalau uang elektronik pas jumlah uang yang dibelanjakan, nggak ada lagi itu kembalian dengan menggunakan permen,” tambahnya.
Begitu pula dengan layanan publik yang memang berhubungan dengan hajat orang banyak. Seperti e-tol misal, yang menurutnya jauh lebih praktis dibanding harus membayar dengan uang tunai. Karena waktu yang dibutuhkan dengan membayar secara elektronik lebih cepat dibandingkan dengan membayar secara tunai.
“Kalau bayar tunai ribet kembalian dan lain sebagainya,” papar pria berkacamata itu.
Namun terlepas dari itu semua, masih ada berbagai infrastruktur yang semestinya menjadi perhatian pemerintah. Karena kebijakan tersebut cenderung seperti hanya memihak pada kalangan menengah ke atas saja. Lantaran pemanfaatan e-money masih terbatas pada pusat perbelanjaan modern saja. (Pit/end)
The post Tantangan Transaksi Non Tunai di Era Milineal appeared first on MalangTODAY.
http://ift.tt/2A0tesq
0 comments:
Post a Comment