MALANGTODAY.NET – Sebagian besar fraksi partai di DPRD Kota Malang memberi sorotan tajam pada polemik pasar dalam LKPJ Pemkot Malang tahun anggaran 2016.
Rapat Paripurna Istimewa DPRD Kota Malang penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi DPRD Kota Malang terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran Tahun 2016. Rapat berlangsung di Ruang Sidang DPRD Kota Malang, Senin (15/5) dan masing-masing fraksi menyampaikan pendapatnya.
Perwakilan fraksi Hanura dan PKS, Chaiurul Amri menyampaikan, polemik pasar tersebut memang sangat santer diperbincangkan. Pihaknya merekomendasikan agar pemerintah lebih tegas dalam membela perekonomian kerakyatan.
Selain itu, pemkot juga diminta untuk tidak mengintimidasi dalam penanganan kasus pasar yang terjadi di Merjosari, namun lebih mengedepankan asas yang lebih persuasif.
“Pedagang yang membeli lapak dengan harga tak sesuai harus dikembalikan sisanya. Harga harus sesuai dengan perjanjian kerja sama (PKS) sebagaimana yang telah ditentukan,” katanya.
Dia juga menyampaikan, agar sertifikat laik fungsi (SLF) di Pasar Terpadu Dinoyo untuk segera diselesaikan. Sehingga, pasar lebih nyaman dan memadai, dan bukan dibangun jadi lebih buruk. Selain itu, banyaknya pelatihan di berbagai dinas yang kurang tepat guna untuk dikurangi.
“Misalnya diakomodir untuk bosda atau pembangunan fisik yang lebih konkret dan nyata serta terukur dan berkelanjutan, dan tidak sebatas menghabiskan anggaran,” urai Chairul.
Pendapat serupa juga disampaikam Fraksi Golkar yang disampaikan Ketua Komisi C DPRD Kota Malang, Bambang Soemarto agar penyelesaian polemik Pasar Merjosari dilakukan secara persuasif.
The post Polemik Pasar Jadi Sorotan Tajam Dalam LKPJ Pemkot 2016 appeared first on MalangTODAY.
http://ift.tt/2rhzl4N
0 comments:
Post a Comment