MALANGTODAY.NET – Tahun ini pemerintah pusat menaikkan anggaran untuk Dana Desa (DD). Seiring dengan meningkatnya anggaran DD tersebut, tugas yang diemban masing-masing pemerintah desa untuk pengelolaan keuangan juga makin besar.
Plt Bupati Malang, Muhammad Sanusi mengatakan, dirinya tidak mau mendengar lagi ada kepala desa yang tersangkut perkara hukum akibat tidak paham mengenai pengelolaan keuangan di desa.
“Akibat ketidakpahaman tentang pengelolaan keuangan desa yang bersumber dana dari APBN, kami tidak ingin kepala desa sampai berurusan dengan hukum,” ujar Sanusi disela-sela kegiatan Sosialisasi Pengelolaan Keuangan Desa di Pendopo Agung Kabupaten Malang, Senin (21/1/2019).
Sanusi menambahkan, untuk memaksimalkan pengawasan penggunaan keuangan desa, peran jajaran samping sangat dibutuhkan. Seperti diantaranya tim Pengawal Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Malang.
“Supaya tidak ada tindak pidana korupsi pada kegunaan anggaran. Uang yang digelontorkan pemerintah pusat kepada 378 desa, dari beberapa sumber, sekitar Rp 502 miliar tahun ini. Kalau dibagi rata saja mungkin dapat satu miliar lebih,” kata Kepala Kejari Kabupaten Malang, Abdul Qohar.
Qohar juga menyampaikan, dalam pengawasan penggunaan keuangan desa, tim TP4D akan memperkuat sinergi dengan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). “Jadi kita tetap melakukan monitoring,” ucapnya.
Selain melakukan pengawasan pengelolaan keuangan desa, tim TP4D bakal melakukan pendampingan kepada pemerintah desa dalam hal pengelolaan keuangan.
“Kami siap untuk memberikan pendampingan. Baik saat perencanaan, pengadaan, pelaksanaan dan pertanggung jawaban,” tandas Qohar. (DHI/sig)
The post Anggaran Dana Desa Meningkat, Kelola Keuangan Jadi Perhatian appeared first on MalangTODAY.
http://bit.ly/2T3Lw2w
0 comments:
Post a Comment